Selamat Datang di Situs Resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan - Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Sumatera Barat
TENTANG ARAH KIBLAT SHALAT PDF Cetak Email
Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.   
Minggu, 08 April 2012 02:01

TENTANG ARAH KIBLAT SHALAT 

Kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja telah membawa banyak kemudahan kepada umat manusia, namun ia juga membawa ekses yang menimbulkan perbedaan dilingkungan masyarakat. Perbedaan pada dasarnya adalah keniscayaan bagi setiap insan. Namun, ketika perbedaan itu menyintuh hal-hal dasar dalam kehidupan, misalnya dalam masalah keagamaan, maka ia patut disikapi dengan baik. Pasca bencana gempa 30 September 2009 di Sumatra Barat arah kiblat diperdebatkan oleh sebahagian mubaligh dan tokoh umat, ada isyu miring yang menyebut bahwa terjadi pergeseran pada bumi, sehingga arah kiblat juga harus diganti. Akibatnya dalam masyarakat ada jamaah  yang sampai pada tingkat merubah arah kiblat. Masalah ini kemudian dibeberapa masjid ternyata menimbulkan keresahan dan kegaduhan antar jamaah.

Perbedaan arah kiblat itu, kalau tidak cepat diberikan pemahaman yang benar bisa jadi akan  menimbulkan pertentangan dilingkungan umat Islam. Dewan Masjid Indonesia Sumatra Barat, sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan ibadah umat, khususnya soal kemasjidan, terus memberikan pencerahan tentang arti penting ketetapan arah kiblat shalat. Untuk menyamakan pandangan dan pendapat tentang arah kiblat ini maka dilakukan Seminar Penentuan Arah Kiblat Yang Benar, 5 Mei 2010 di Gubernuran Sumatra Barat. Seminar tersebut   menghadir narasumber kompeten yaitu; Prof.Dr.H.Rusdy Am, Lc,M.Ag Ketua STAIPIQ dengan judul makalah Menghadap Kiblat Dalam Perspketif Tafsir Al-Qur’an, Prof.Dr.H.Makmur Syarif,SH,M.Ag Direktur Pascasarjana IAIN IB Padang dengan makalah, Pandangan Fuqahak Tentang Menghadap Kiblat, H.Gusrizal Gazahar, Ketua Bidang fatwa MUI Sumatra Barat dan Dr.H.Marzuki dari Kementrian Agama Propinsi Sumatra Barat.     

Tulisan ini ingin menyampaikan pokok-pokok masalah dan arah diskusi yang berkembang dalam seminar tersebut. Prof.Dr. Rusdy Am, LC, M.Ag mengutip surat al-Baqarah 144 sebagai landasan pentingnya menentukan arah yang tepat dalam menghadap shalat.  Ayat 144 surat al- baqarah ini diturunkan di Madinah, ketika nabi Shalat Ashar, secara tektual al-Qur’an mengunakan istilah Syathral Masjid al Haram. Kata Syatrah oleh para muffasir, misalnya al- Zamkhasyari dalam Tafsir Kyasaf  menjelaskan bahwa makna syatrah adalah arah ka’bah bukan  zat ka’bah karena itu sangat menyulitkan. Begitu juga hal dalam tafsir al- Maghary kata Syathrah juga berarti arah ka’bah bukan ain ka’bah. Mufassir Ibn Katsir, menjelaskan bahwa kewajiban menghadap ainul ka’bah (fisik ka’bah) hanya untuk orang berada di Masjid Haram. Sedangkan untuk penduduk Makkah, maka menghadap ka’bah cukup dengan menghadap kearah Masjid Haram. Bagi umat Islam seantro dunia menghadap kiblat sudah sah bila sudah mengarah ke tanah haram kiblat. Memperhatikan berbagai pandangan mufassir maka kata atau ungkapan Syatral itu lebih tepat diartikan pada arah.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan keadaan masjid di Indonesia yang tidak persis menghadap ke ain (fisik) ka’bah, tapi sudah mengarahkan ke masjid haram atau tanah haram?. Guru besar Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menukar atau menganti kiblat masjid yang sudah mengarah ke tanah haram itu.

Dalam pandangan ahli fiqih (fuqaha’) Prof.Dr.Makmur Syarif, SH, M.Ag mengatakan bahwa kegelisahan umat tentang arah kiblat pasca gempa 30 September 2009 adalah hal yang tidak perlu. Para ahli fiqih terutama fuqaha’ suni yaitu Imam Mazhab Hanafi, Maliki,Syafi’i dan Hambali sepakat menegaskan bahwa masyarakat diluar tanah haram, arah kiblat mereka adalah tanah haram.  Fiqh sebagai hukum syarak yang amaliah yang diusahakan mujtahid dari dalil yang tarenci menegaskan bahwa penentuan arah kiblat telah dilakukan ulama sejak awal mengacu kepada dalil syatral (arah masjidil haram). Fuqaha yang membahas hukum-hukum syari’ dari dalil alQur’an dan hadis juga berkesimpulan bahwa kiblat bagi umat Islam yang tengah berada dalam Masjid Haram adalah a’inul ka’bah. Sedangkan kawasan Masjidil haram adalah kiblat bagi orang Mekah. Masyarakat dunia Islam diluar Masjidil haram dan tanah haram maka kawasan tanah haram adalah arah kiblat mereka.  

Pandangan ulama fiqih yang demikian moderat didasarkan pada sulitnya menepatkan arah kiblat ke ainul ka’bah. Seorang ulama fiqih Ibn Abidin mengilustrasikan bahwa memastikan tetpatnya arah kiblat keainul ka’bah adalah hal yang sulit. Sebagai contoh bagi jamaah yang di dalam Masjid Madinah sekalipun itu akan sulit juga, karena  panjangnya Masjid, yang jauh pasti bagi mereka yang shalat diarah ujung kanan atau ujung kiri tidak mungkin ia bisa menghadap kea’ian Ka’bah. Lebih luas lagi pendapat imam Abu Hanifah bahwa bagi orang jabal Kubis di sekitar tanah haram, shalat mereka sah jika sudah menghadap ke syatral(arah masjid haram). Begitu juga umumnya ulama fiqih mengatakan bahwa shalat akan tetap sah bila orang menghadap ke arah masjid haram, tidak mesti ke fisik ka’bah.

Timbulnya perbedaan dan sedikit kegelisahan mengenai penetuan arah kiblat ini didasarkan pada metode yang dipakai untuk menentukan arah kiblat itu. Sejak lama umat Islam di luar tanah haram telah memiliki pengetahuan- meskipun itu bersifat alamiah- tentang bagaimana menetapkan arah kiblat. Lalu kini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa informasi keilmuan yang bersifat ilmiah. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana kedudukan metode alamiah dan ilmiah dalam menetapkan hukum-hukum agama?.

Jawaban terhadap pertanyaan ini dikupas tuntas oleh H.Gusrizal Gazahar, Lc. M.Ag ketua bidang fatwa MUI Sumatra Barat, ia mengemukan kaidah ushul fiqh atta’abud bin Nusus  artinya ibadah itu dilakukab berdasarkan nash.  Siapa yang ingin menfatwakan soal-soal agama, fatwa adalah hak faqih, jangan mendasarkan pendapat sebatas kompas, GPS, derajat, tapi terlebih dahulu harus memperhatikan nusush. Kompas saja tanpa nusush akan sangat berbahaya untuk melahirkan fatwa. Ini akan membawa mafsadah. Kalau umat gelisah karena fatwa itu adalah disebabkan salah menempatkan fatwa dan siapa yang boleh berfatwa.

Secara lebih rinci Buya Gusrizal mengatakan bahwa ayat yang memuat kata arah kiblat (al- baqarah 144) diatas, tidaklah  qathi dalalah artnya tidak satu pemahamannya. Bagi ayat-ayat yang memiliki tafsiran lebih dari satu maka disini perlu ada pendukung hadis, tidak seharusnya difatwakan, apalagi kalau fatwa itu berkaitan dengan sah atau tidak shalat. Ayat di atas ada dua kata yang masih perlu dikaji mendalam yaitu kata - syatral dan masjidil haram. Dalam kamus bahasa arab kata syatral memiliki pengertian,  sebahagian (nisfu), jihah atau arah. Sedangkan makna Masjidil haram dulu adalah bangunan tanpa dinding, hanya dibatasi  dengan rumah-rumah orang  Qurais, tentu dengan luas yang sangat sedikit sekali. Sekarang makna masjidil haram lebih luas dari itu bisa saja dengan arti daerah haram.

Mengenai hadis bahwa menghadap kiblat adalah ka’bah bagi li ahli masjidil haram....... berdasarkan kajian hadis bahwa riwayat ini yaitu Juraij ini tidak sahih, mauquf sampai dengan ibn abbas. Memperhatikan berbagai sumber tentang hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa meninggalkan ain ka’bah secara total tidak dibenar bagi kalangan mereka yang di masjidil haram. Dilingkungan mazhab Syafi’iyah ditegaskan bahwa menentukan arah kiblat itu sesuain kemampuan, lil qudrah. Ada pendapat yang lebih moderat tentang arah kiblat ini?Mengapa ada hadis longgar, kiblat itu antara masriq dan magrib?. Mengapa kesalahan kiblat di zaman nabi dianggap sah shalatnya oleh nabi? Ini semua menunjukkan bahwa menentukan arah kiblat adalah hal yang dapat ditoleransi. Maka bagi mereka yang membatalkan shalat orang yang salah kiblat itu batal adalah ghuluw(sikap berlebihan dalam agama).

Lalu kenapa ulama ikhtilaf (berbeda) dalam hal ini? Ini  adalah disebabkan sumbernya nash, maka itu ikhlaf yang mahmud (terpuji). Maka sikap terbaik yang dianjurkan dalam masalah ikhtilaf ini adalah jika arah kiblat menyimpang jauh setelah ada alat baru – sehingga tidak masuk syatrah- maka itu dapat diarah kembali. Kalau masih dekat sytahrah teruskan saja. Fakta ilmiah boleh saja berbeda, karena fakta ilmiah  tidak boleh dijadikan nash. Fakta ilmiah relatif, yang harus disepakati beri toleransi derajatnya?. Ustad Gusrizal menegaskan bahwa tidak ada hak siapapun membatalkan ijtihad ulama dahulu tentang penetapan kiblat, membatalkan ijtihad adalah ghuluw.

Demikianlah penutup kata dari ketua bidang fatwa MUI Sumatra Barat yang tentunya diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada umat untuk memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Namun, usaha untuk menepatkan arah kiblat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perbuatan baik dan terpuji yang harus dikembangkan. Perkembangan IPTEK juga tidak harus menafikan keyakinan umat. DS. 15052010.  

 

 
Iklan

Asmaul Husna

Jadwal Ibadah